INDEKS INKLUSI SOSIAL (IISI) TAHUN 2024

Mengawal Agenda Pembangunan Inklusi Sosial

Coming Soon
0 Terjual

SETARA Institute meyakini bahwa kondisi tata sosial politik demokratis bisa jadi in line atau berada dalam satu saluran dengan keniscayaan penghapusan diskriminasi atas dasar apapun. Kondisi demokratis pula seharusnya tidak memberikan tempat bagi menguatnya diskriminasi warga pada suatu negara. SETARA Institute percaya bahwa masyarakat demokratis akan memungkinkan kemajuan dan saling pengertian, menjunjung tinggi kehormatan, dan mengakui keberagaman.


Salah satu bentuk inisiatif SETARA Institute berkaitan dengan visi mewujudkan masyarakat setara, plural, dan bermartabat dalam tata sosial politik demokratis adalah mendorong pengarusutamaan isu-isu kelompok rentan ke dalam agenda pembangunan daerah. Sebagai bagian dari upaya tersebut, SETARA melakukan pengukuran dan analisis terhadap kondisi inklusi sosial di Indonesia, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Selain untuk memahami kondisi inklusi sosial secara presisi, studi ini juga dalam rangka mendorong dan memperkokoh research based policy making, guna menghasilkan agenda-agenda pembangunan yang tepat sasaran serta melibatkan seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, sebagaimana prinsip no one left behind.


Dalam konteks kerjasama dan dukungan seluruh pihak, terutama kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, INKLUSI, sebuah platform kerjasama pemerintah Indonesia dan Australia untuk mewujudkan masyrakat yang inklusif. SETARA Institute mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Tanpa dukungan dan kerjasama tersebut, SETARA pasti harus mengeluarkan energi dan sumber daya yang berlipat menghadapi tantangan untuk menyusun laporan penelitian ini. SETARA Institute berharap penelitian ini akan memberikan insentif sosial bagi kerja keras elemen masyarakat maupun pemerintah, baik pusat maupun daerah (kabupaten/kota), dalam mempraktikkan dan mempromosikan agenda-agenda pembangunan yang Inklusif dengan kerangka tata kelola pemerintahan inklusif (inclusive governance).[]