DESKRIPSI
Salah satu faktor yang diduga turut mendorong peningkatan jumlah pelanggaran KBB di tahun 2024 adalah dinamika politik nasional, khususnya pelaksanaan Pemilu serentak pada 14 Februari untuk memilih Presiden dan anggota legislatif, serta Pilkada serentak pada 27 November. Meskipun penggunaan politik identitas berbasis agama tidak terjadi secara masif seperti pada tahun-tahun sebelumnya (2014 dan 2019), temuan SETARA menunjukkan bahwa politisasi agama tetap muncul di sejumlah daerah. Ini menandakan bahwa klaim sebagian elit politik yang menyatakan telah meninggalkan praktik politik identitas belum sepenuhnya tercermin dalam praktik di lapangan, karena sentimen agama dan isu SARA masih dimanfaatkan dalam konteks persaingan politik.
Selain itu, perhatian pemerintah terhadap isu KBB juga cenderung menurun menjelang akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Fokus pemerintah yang lebih tertuju pada agenda transisi kekuasaan menyebabkan isu pemajuan kebebasan beragama dan berkeyakinan menjadi kurang mendapat perhatian. Kondisi ini mencerminkan lemahnya peran simpul-simpul sosial yang seharusnya mendukung kepemimpinan masyarakat (societal leadership) dalam menjaga ekosistem toleransi. Dengan demikian, komitmen terhadap perlindungan dan penghormatan kebebasan beragama masih menghadapi tantangan besar, baik dari sisi kebijakan negara maupun sikap dan respons masyarakat.
